sejarah transmigrasi
ambisi memindahkan jutaan orang melintasi pulau di era orde baru
Pindahan rumah sewaan saja rasanya sudah menguras energi jasmani dan rohani. Kita harus memilah barang, menyewa mobil pikap, dan beradaptasi dengan lingkungan baru yang asing. Sekarang, bayangkan kita menaikkan skala kerepotan itu menjadi jutaan kali lipat. Di masa Orde Baru, negara kita pernah memiliki ambisi luar biasa yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Sebuah rencana raksasa untuk memindahkan jutaan manusia melintasi lautan, membelah hutan belantara, dan membangun peradaban dari nol di pulau-pulau yang belum mereka kenal. Kita menyebut megaproyek ini dengan satu nama yang tertanam kuat di memori masa sekolah dasar kita: Transmigrasi. Namun, di balik narasi kesuksesan yang sering dijejalkan di masa lalu, ada lapisan psikologis, ekologis, dan sejarah yang jauh lebih rumit dari sekadar program pemerataan penduduk. Mari kita bongkar perlahan.
Untuk memahami mengapa proyek sebesar ini lahir, kita harus melihat isi kepala para perancang kebijakan saat itu. Bayangkan sebuah perahu kecil bernama Pulau Jawa. Di atasnya, terlalu banyak orang yang berdesakan. Ada ketakutan demografis yang sangat nyata bahwa Jawa akan tenggelam oleh beban populasinya sendiri. Menariknya, ide pemindahan ini bukan murni ciptaan pemerintahan Soeharto. Sejak awal tahun 1900-an, pemerintah kolonial Belanda sudah panik melihat padatnya Jawa dan memulai program Kolonisasi. Saat Orde Baru mengambil alih kemudi, program ini dipompa dengan tenaga luar biasa. Ada daya tarik psikologis yang sangat menggoda di sana: the frontier myth atau mitos perbatasan baru. Pemerintah menawarkan secercah harapan. Tanah gratis, alat pertanian, rumah sederhana, dan tiket sekali jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Bagi petani tanpa lahan di Jawa, Madura, dan Bali, ini adalah oase. Ini adalah janji bahwa keringat di tanah baru akan memutus rantai kemiskinan keluarga mereka selamanya. Harapan ini dengan cepat berubah menjadi gelombang eksodus yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, di sinilah ilmu alam dan realitas mulai menunjukkan taringnya. Pernahkah teman-teman berpikir, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita memindahkan petani sawah ke atas lahan gambut atau bekas hutan hujan tropis? Dalam sains tanah atau pedology, ada fakta keras yang sering kali ditabrak oleh ambisi birokrasi: tidak semua tanah diciptakan setara. Tanah Jawa begitu subur karena limpahan abu vulkanik selama beribu-ribu tahun. Sementara itu, tanah di Kalimantan, Sumatra, atau Papua memiliki ekosistem yang sangat rapuh, tingkat keasaman tinggi, dan butuh perlakuan yang sama sekali berbeda. Di titik ini, kita mulai melihat celah retakan dari eksperimen rekayasa sosial atau social engineering terbesar di abad ke-20 ini. Saat para transmigran turun dari kapal dan menatap tanah kering yang ternyata tidak siap ditanami, sebuah benturan realita terjadi. Muncul pertanyaan besar. Apa dampak psikologis dari harapan yang dihancurkan oleh alam yang keras? Dan apa jadinya ketika jutaan pendatang ini tiba-tiba menjadi tetangga baru bagi masyarakat adat yang sudah ribuan tahun hidup harmoni dengan hutan mereka?
Jawabannya adalah sebuah panggung benturan yang sangat masif. Di banyak lokasi, sains memenangkan pertarungannya melawan ambisi politik. Bibit padi yang dibawa dari tanah vulkanik menolak tumbuh di tanah gambut. Kegagalan panen menjadi pemandangan yang menyiksa. Secara psikologis, para transmigran mengalami culture shock dan trauma isolasi yang parah. Mereka terkurung di permukiman terpencil yang jauh dari peradaban kota, dengan perbekalan hidup dari pemerintah yang semakin menipis. Di sisi lain, dari kacamata sosiologi dan antropologi, masyarakat lokal merasa ruang hidup mereka diinvasi. Hutan tempat mereka berburu dan mencari obat-obatan ditebang habis untuk mencetak cetak biru desa bergaya Jawa. Ketimpangan fasilitas yang diberikan pemerintah antara pendatang dan penduduk asli memicu kecemburuan. Gesekan terpendam ini, di kemudian hari, meledak menjadi konflik-konflik komunal yang sangat menyayat hati di beberapa wilayah nusantara. Pada akhirnya terbukti, kita tidak bisa memindahkan manusia layaknya pion catur di atas papan yang kosong. Manusia bernapas bersama budayanya, dan alam memiliki batas toleransinya sendiri.
Membaca ulang sejarah transmigrasi bukan berarti kita hanya mengutuk masa lalu. Justru, ini adalah momen bagi kita untuk menumbuhkan empati yang mendalam. Kita wajib angkat topi pada ketangguhan mental luar biasa dari para transmigran dan masyarakat lokal yang, setelah melewati masa krisis, pada akhirnya berhasil mencari jalan tengah. Mereka berbaur, beradaptasi keras dengan alam, dan membangun ekonomi bersama di daerah-daerah yang kini sukses berkembang. Dari sejarah ini, ilmu pengetahuan memberi kita satu pelajaran krusial tentang systems thinking atau pemikiran sistem. Menatap masa depan—entah itu proyek pemindahan ibu kota negara atau pembuatan lumbung pangan raksasa—kita harus belajar dari bekas luka masa lalu. Ekosistem alam dan psikologi manusia terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan rumus copy-paste. Memindahkan fisik manusia itu urusan logistik dan anggaran, tapi memindahkan peradaban adalah soal merawat ekosistem biologis dan memanusiakan manusia. Dan itu, teman-teman, adalah tugas yang jauh lebih menantang daripada sekadar membelah lautan.